Keputusan Bupati Kuningan dalam mengambil langkah keputusan menggagalkan hasil OB sekda 2024 dan mengulang kembali OB sekda di tahun 2025 telah menimbulkan konflik dilingkungan birokrasi dan menjadi sorotan para aktivis dan masyarakat Kuningan. Ada apasih sebenernya bupati dengan kursi sekda ? bahkan sampe mengangkat PJ sekda saja dalam kurun waktu satu tahun sampai dua kali PJ sekda.
Harusnya bupati menyadari mengingat Kuningan lagi krisis hutang dan ekonomi masyarakat lagi sulit tapi disisi lain bupati menghambur - hamburkan uang untuk OB dimana anggarannya tidak sedikit hampir mencapai 400 JT an, belum lagi ramainya kemarin untuk pasilitas rumah dinas bupati di pendopo pembelian karpet dan hordeng yang harganya selangit, nah itu kan mencontohkan kepada rakyat tentang royalnya pasilitas pejabat menghambur hamburkan uang rakyat yang di anggap tidak terlalu urgent.
Katanya efesiensi anggaran, sampai TPP saja di pangkas 20 persen, kegiatan program untuk kemasyarakatanpun di kurangi tapi di sisi lain bupati Kuningan malah menghambur-hamburkan anggaran yang diduga hanya untuk kepentingan pribadi dan politiknya.
Coba itu dewan yang katanya wakil rakyat dan sebagai pengawas exsekutif jangan diam saja , kenapa diam saja di mana pungsi nya dewan.
Kursi sekda berarti sarat kepentingan kalau tidak ada hal lain , hasil OB yang 2024 itu sudah cukup memenuhi sarat tentunya karena itu legal resmi memakai duit rakyat APBD hampir 400 jt an, sekarang malah mau memakai lagi uang rakyat ngadain lagi OB, ada apa sebenernya bupati kuningan ini dengan kursi sekda coba jelaskan ke publik tentang keputusan melaksanakan lagi OB 2025 jangan diem- diem bae, rakyat biar tau paparkan dengam gamblang, dan saya sebagai masyarakat Kuningan tidak setuju dengan OB 2025 karena hanya pemborosan uang rakyat.
Penulis U. Jenggo (ketua LMPI Kuningan
