BREAKING
Memuat berita terbaru...

Perkuat Basis Data Pajak Daerah, Bupati Dian Buka Bimtek Pendataan Kendaraan Bermotor bagi 468 Petugas RW



KUNINGAN –
Merah Putih News.com Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui pemutakhiran data potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan dan Pemutakhiran Data Potensi PKB dan BBNKB Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Aula Lantai 4 Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3DW) atau Samsat Kabupaten Kuningan, Senin (16/11/2026).


Kegiatan yang merupakan hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini melibatkan 468 petugas pendata tingkat Rukun Warga (RW), pengawas tingkat desa/kelurahan, serta verifikator kecamatan.


Dalam arahannya, Bupati Dian menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi landasan penting dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Terlebih lagi, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pendapatan dari sektor pajak menjadi salah satu instrumen strategi untuk mendukung pembiayaan pembangunan, khususnya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.


Menurutnya, peningkatan pemenuhan masyarakat dalam membayar PKB dan BBNKB akan berdampak langsung terhadap penerimaan Kabupaten Kuningan melalui skema opsen sebesar 40 persen yang menjadi bagian pendapatan daerah.


“Sebagai gambaran, apabila terhimpun 100 persen dari sektor PKB dan BBNKB, maka 40 persennya akan kembali ke daerah kita. Anggaran tersebut sangat berarti untuk membiayai perbaikan puluhan kilometer jalan, jalan usaha tani, hingga saluran irigasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Bupati Dian.


Ia menjelaskan, jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Kuningan diperkirakan mencapai 400 ribu unit, tersebar di 32 kecamatan dan 376 desa/kelurahan. Kondisi tersebut memerlukan dukungan pendataan yang lebih luas, mengingat jumlah personel aparatur pajak yang terbatas.


Oleh karena itu, keterlibatan unsur kewilayahan hingga tingkat RW dinilai sangat strategis untuk mengidentifikasi kendaraan yang menunggak pajak maupun kendaraan berplat nomor luar daerah yang telah lama berdomisili di Kuningan, namun belum melakukan proses balik nama.


Kepada seluruh peserta bimtek, Bupati Dian berpesan agar pelaksanaan pendataan mengedepankan empat prinsip utama, yakni profesionalitas dan objektivitas, komunikasi yang persuasif dan humanis, koordinasi lintas jenjang pemerintahan, serta pemanfaatan hasil pendataan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat.


“Lakukan pendekatan yang santun dan humanis saat mendata warga. Sampaikan dengan baik bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor pada akhirnya akan kembali ke Kuningan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan jalan di lingkungan mereka sendiri,” pesannya.


Pada kesempatan tersebut, Bupati Dian juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, Drs. Laksono Dwi Putranto, yang akan memasuki masa purna tugas pada 1 Januari 2027 mendatang.


Bupati menilai dedikasi dan berbagai terobosan jajaran Bappenda selama satu tahun terakhir telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan mencapai Rp 21 miliar, sekaligus membantu menyehatkan struktur APBD Kabupaten Kuningan.


Sementara itu, Kepala P3DW Kabupaten Kuningan, Hj. Renny Dewi Pratami, SH dalam laporannya menjelaskan bahwa bimtek tersebut merupakan wujud konkret standar skema role sharing dan cost sharing*antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.


Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kuningan memberikan dukungan pembiayaan melalui DPA Bappenda pada APBD Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, Pemprov Jawa Barat memberikan dukungan kebijakan, data awal, serta sistem digital melalui aplikasi Srikandi Jawara (Sistem Registrasi Identitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Jawa Barat).


“Sasaran pendataan tahap ini menjangkau 16 kecamatan, 21 desa, dan 8 kelurahan yang tersebar di 234 RW, dengan target potensi sebanyak 21.430 unit kendaraan bermotor. Setiap RW diperkuat oleh dua orang petugas pendata sehingga total mencapai 468 personel,” terang Reni.


Melalui bimtek tersebut, para petugas mendapatkan pembekalan teknis mulai dari mekanisme verifikasi faktual, dokumentasi objek kendaraan, penggunaan aplikasi Srikandi Jawara, hingga tata cara perlindungan data pribadi.


Sebagai tanda dimulainya kegiatan bimbingan teknis secara resmi, Bupati Dian secara simbolis menyematkan tanda pengenal (KTP) peserta kepada dua orang perwakilan petugas pendata RW.


Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap program ini dapat menghasilkan basis data potensi perpajakan yang lebih akurat, lengkap, dan mutakhir. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan, Kepala Bidang Pengolahan Sistem Informasi Bapenda Provinsi Jawa Barat Agus, para camat dari 16 kecamatan sasaran, perwakilan kepala desa dan lurah, serta jajaran pengurus RW se-Kabupaten Kuningan. ***