KUNINGAN – Merah Putih News
Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.
GPM ini sangat membantu masyarakat luas dalam pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar.
Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pangan tersedia sepanjang waktu, merata di setiap wilayah dengan harga terjangkau.
Pemerintah Kabupaten Kuningan meneguhkan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan ditengah-tengah masyarakat, dengan akan diteruskannya program GPM (Gerakan Pangan Murah) setelah program 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
Hal tersebut dipertegas oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, Msi ketika membuka kegiatan GPM bertajuk Padaringan (Penjualan Bahan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di kabupaten Kuningan), di Desa Windujanten Kecamatan Kadugede, Rabu (28/05/2025).
Ia menegaskan bahwa pangan murah harus tetap terjaga. Bahwa pangan bukan saja masalah perut, tetapi harga diri pemerintah agar memastikan masyarakat dapat mendapatkan berbagai jenis komoditas pangan dengan harga yang stabil dan dijangkau.
“Untuk itu Negara harus hadir, guna melindungi dan memastikan tidak ada piring masyarakat yang kosong, tidak ada warga yang gelisah karena harga melambung tinggi. Program ini insya allah akan terus digencarkan lebih luas lagi” Kata Dian.
Sementara, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si, bahwa GPM merupakan program nasional, tetapi dengan dorongan Bupati Dian, ia ingin menciptakan istilah berkearifan lokal khas Kuningan. Sehingga munculah istilah Padaringan, yang bukan hanya merupakan acara seremonial tetapi sebuah gerakan untuk memastikan bahwa inflasi dapat terjaga dan masyarakat dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah Padaringan selama program 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Kuningan telah menjangkau 35 titik selama periode menghadapi Idul Fitri dan Idul Adha 2025. Ini capaiannya sudah 116 Persen, karena kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkomitmen untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. ” Papar Wahyu.
Dalam pelaksanaannya, GPM bekerja sama dengan Dinas yang menangani urusan pangan di Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, Organisasi Masyarakat dan Stakeholder lainnya untuk melaksanakan GPM. Sumber pasokan pangan kegiatan GPM melibatkan seluruh Stakeholder terkait seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG , BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.
Redaksi
